Lambeturah.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti keberadaan tenaga honorer yang dinilai tidak produktif dan menjadi beban anggaran daerah. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan para gubernur di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), Tito mengungkap masih banyak tenaga honorer yang bekerja tidak optimal.
Menurut Tito, sebagian tenaga honorer hanya datang ke kantor pada pukul 08.00 WIB dan pulang sekitar pukul 10.00 WIB. Ia menduga kondisi tersebut terjadi karena banyak honorer direkrut bukan berdasarkan kompetensi, melainkan karena kedekatan dengan kepala daerah atau tim sukses saat pemilihan.
"Untuk tenaga administrasi, sering kali tidak kompeten dan tidak memiliki kapabilitas yang memadai. Mereka bisa jadi merupakan bawaan dari pejabat atau kepala daerah sebelumnya, termasuk dari tim sukses yang kemudian dimasukkan ke lingkungan pemerintahan," kata Tito.
Ia menjelaskan, praktik perekrutan honorer yang terus berlangsung dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya menyebabkan jumlah tenaga honorer semakin menumpuk. Kondisi tersebut kemudian memunculkan tuntutan dari para honorer agar diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tito mengatakan pemerintah pada akhirnya berupaya mengakomodasi aspirasi tersebut melalui mekanisme seleksi. Namun, langkah itu turut menambah beban belanja pegawai yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Karena jumlahnya terus bertambah dan banyak aksi demonstrasi yang menuntut kejelasan status, akhirnya pemerintah memberikan jalan melalui proses seleksi. Namun konsekuensinya, anggaran daerah juga harus menanggung biaya pegawai tersebut," ujarnya.
Oleh karena itu, Tito kembali menegaskan larangan perekrutan tenaga honorer baru di seluruh daerah. Ia meminta kepala daerah mematuhi kebijakan moratorium tenaga honorer yang telah diberlakukan pemerintah.
Menurutnya, salah satu langkah untuk menjaga kesehatan fiskal daerah adalah menahan penambahan pegawai baru, terutama tenaga honorer yang tidak memiliki kebutuhan mendesak.
"Tidak boleh ada rekrutmen tenaga honorer baru. Moratorium tenaga honorer harus dijalankan dengan tegas oleh seluruh kepala daerah," tegas Tito.
Meski demikian, Tito mengakui bahwa tenaga kerja dengan keahlian khusus, seperti guru dan tenaga kesehatan, masih memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik. Namun untuk posisi administrasi yang tidak didasarkan pada kebutuhan dan kompetensi, pemerintah daerah diminta lebih selektif agar tidak membebani anggaran di masa mendatang.
