Lambeturah.co.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akhirnya angkat bicara menanggapi petisi yang mendesak seluruh anggota DPR membuka ijazah dan riwayat pendidikan mereka kepada publik. Dasco menyebut, informasi mengenai latar belakang pendidikan para anggota dewan sebenarnya dapat ditelusuri melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Dasco, data terkait riwayat para anggota DPR sudah tersedia sejak mereka mengikuti proses pencalonan sebagai calon legislatif (caleg). Karena itu, masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui KPU.
"Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU sebenarnya terbuka," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menambahkan, berbagai informasi mengenai latar belakang para anggota DPR sebelum terpilih menjadi wakil rakyat dapat diperiksa melalui data pencalonan yang tersimpan di KPU.
"Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua," imbuhnya.
Petisi Buka Ijazah Anggota DPR Tembus 21 Ribu Tanda Tangan
Sebelumnya, petisi yang meminta seluruh anggota DPR RI membuka ijazah dan riwayat pendidikan mereka kepada masyarakat terus mendapatkan dukungan.
Petisi yang dibuat oleh Farida Octavia melalui platform Change.org tersebut telah mengumpulkan lebih dari 21 ribu tanda tangan terverifikasi.
Berdasarkan data pada Selasa (17/11/2026) pukul 10.40 WIB, jumlah dukungan tercatat mencapai 21.477 tanda tangan. Petisi tersebut juga telah dibagikan sebanyak 26.035 kali.
Dalam petisi itu, Farida menyampaikan tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada pimpinan DPR, KPU, kementerian terkait, serta seluruh anggota legislatif.
Tuntutan pertama meminta pimpinan DPR RI mewajibkan seluruh anggotanya membuka rekam jejak pendidikan beserta dokumen ijazah secara transparan kepada masyarakat.
Keterbukaan tersebut mencakup riwayat pendidikan sejak tingkat sekolah menengah hingga pendidikan tinggi, termasuk gelar akademik yang dimiliki setiap anggota DPR.
"Mulai dari tingkat sekolah menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik," tulis Farida dalam petisinya.
Tuntutan kedua ditujukan kepada KPU RI dan kementerian terkait agar memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif yang masih aktif.
Farida juga meminta proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan independen. Hasil verifikasi tersebut diharapkan dapat dibuka sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas.
"Serta membuka hasilnya untuk diakses oleh masyarakat luas," tulisnya.
Sementara itu, tuntutan ketiga meminta seluruh anggota DPR RI secara sukarela mempublikasikan dokumen ijazah masing-masing.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menunjukkan integritas para wakil rakyat sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Petisi ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas anggota DPR RI, khususnya terkait rekam jejak pendidikan para wakil rakyat.





