Lambeturah.co.id - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, akhirnya menjelaskan alasan rokok elektrik atau vape ditetapkan haram secara menyeluruh. Menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara vape dan rokok konvensional yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum tersebut.
Penjelasan ini disampaikan menyusul terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL). Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan hukum haram terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik, mulai dari produksi, perdagangan, hingga penggunaannya.
Keputusan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang banyak diperdebatkan adalah alasan MUI mengharamkan vape secara mutlak, sementara hukum rokok konvensional masih memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Menanggapi hal itu, Asrorun Ni’am menjelaskan bahwa perbedaan hukum tersebut didasarkan pada kondisi dan fakta ilmiah yang melatarbelakangi kedua produk.
Dalam pengajian rutin pekanan yang membahas Kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ia menyebut rokok elektrik memiliki potensi bahaya yang menjadi pertimbangan penting dalam penetapan fatwa.
"Jika pada rokok konvensional masih terdapat ruang khilaf di kalangan ulama, keberadaan rokok elektrik justru tidak menyisakan ruang khilaf karena terbukti secara ilmiah mendatangkan mudarat yang masif dan membahayakan kesehatan," kata Ni’am, dikutip dari laman MUI Digital
Cukai Vape Bukan untuk Menambah Pendapatan Negara
Selain faktor kesehatan, MUI juga mempertimbangkan aspek ekonomi, khususnya terkait penerimaan negara dari pungutan cukai rokok elektrik.
Ni’am mengungkapkan, berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, pengenaan cukai tinggi terhadap vape bukan semata-mata bertujuan meningkatkan pendapatan negara.
Sebaliknya, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membatasi peredaran dan akses masyarakat terhadap produk rokok elektrik.
"Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," ujarnya.
Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu kemudian mengibaratkan kebijakan cukai tersebut dengan penerapan denda dalam transaksi keuangan syariah ketika terjadi wanprestasi.
Menurutnya, denda bukan bertujuan memperkaya lembaga, melainkan menjadi instrumen untuk mendisiplinkan pihak-pihak yang terlibat agar mematuhi kesepakatan.
Ia juga menyoroti penerimaan cukai vape yang diperkirakan mencapai Rp 2,7 triliun hingga Rp 2,8 triliun per tahun. Menurutnya, angka tersebut tidak sebanding dengan potensi beban pengeluaran negara untuk menangani dampak kesehatan akibat penggunaan vape.
Dampak yang dimaksud antara lain gangguan pernapasan kronis hingga penyakit jantung.
Vape Disebut Kerap Disalahgunakan untuk Peredaran Narkoba Cair
Alasan lain yang menjadi pertimbangan MUI dalam menetapkan fatwa haram vape adalah potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik.
Ni’am menjelaskan, berdasarkan temuan di sektor penegakan hukum, perangkat vape kerap dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengedarkan narkotika dalam bentuk cair.
Atas dasar itu, Komisi Fatwa MUI menggunakan kaidah fikih sadd al-dzari'ah, yakni prinsip menutup jalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan buruk atau terlarang.
Selain itu, diterapkan pula kaidah li al-wasa'il hukm al-maqasid, yang berarti hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan penggunaannya.
Dengan demikian, sarana yang berpotensi mengantarkan pada perbuatan haram dinilai perlu dibatasi atau ditutup.
Ni’am pun mengingatkan masyarakat, terutama generasi muda dan pengguna aktif vape, agar menghentikan kebiasaan menggunakan rokok elektrik.
Ia menilai anggapan bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional atau dapat menjadi alat bantu berhenti merokok perlu diluruskan.
Pasalnya, cairan vape tetap dapat mengandung nikotin dalam kadar tinggi yang bersifat adiktif dan berpotensi merusak sistem saraf.
Melalui fatwa tersebut, MUI berharap masyarakat dapat lebih menjaga kesehatan, melindungi diri dari ancaman penyalahgunaan narkoba, serta menjalankan tuntunan agama secara menyeluruh.
Hukum Rokok Konvensional Masih Diperdebatkan Ulama
Sebagai perbandingan, MUI sebelumnya telah mengeluarkan fatwa mengenai hukum merokok konvensional melalui hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang pada 2009.
Dalam keputusan tersebut, hukum merokok masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, dengan pendapat yang menyatakan makruh maupun haram.
Namun, MUI secara khusus menetapkan bahwa merokok hukumnya haram bagi anak-anak, ibu hamil, serta aktivitas merokok yang dilakukan di tempat umum.
Perbedaan ketentuan inilah yang kemudian menjadi salah satu hal yang membedakan fatwa mengenai rokok konvensional dengan fatwa terbaru tentang rokok elektrik.





