Lambeturah.co.id - Wali Kota Saint-Denis, Prancis, Bally Bagayoko, menjadi sorotan setelah videonya berhadapan dengan polisi saat aksi demonstrasi pelajar di Paris viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Bagayoko terlihat berada di depan para pelajar yang berunjuk rasa. Dia meminta polisi antihuru-hara menghentikan tindakan mereka dan tidak menyerbu massa.
Dilansir Reuters, Kamis (8/10/2026), aksi tersebut terjadi pada Selasa (6/10). Bagayoko mengatakan dirinya berupaya melindungi para pelajar karena sebagian besar dari mereka tidak menunjukkan perilaku agresif terhadap polisi.
"Mereka telah memutuskan untuk menyerbu dan benar-benar mengejar para pelajar, yang banyak di antaranya sama sekali tidak menunjukkan perilaku agresif terhadap petugas polisi," kata Bagayoko dalam wawancara dari kantornya.
Bagayoko merupakan anggota partai sayap kiri radikal France Unbowed (LFI). Dia selama ini dikenal mendukung tuntutan para pelajar di Saint-Denis dan wilayah pinggiran Paris yang mayoritas dihuni masyarakat kelas pekerja.
Meski Bagayoko telah meminta polisi menghentikan tindakan tersebut, aparat tetap menembakkan gas air mata ke arah kelompok demonstran. Gas tersebut juga mengenai sang wali kota.
Aksi demonstrasi pelajar di Prancis telah berlangsung selama lebih dari dua pekan. Protes bermula dari sejumlah wilayah pinggiran Paris dan kemudian meluas ke berbagai daerah.
Para pelajar memprotes kondisi pendidikan, termasuk ruang kelas yang terlalu padat dan tidak layak, kekurangan guru, buruknya fasilitas sekolah, serta ketimpangan kesempatan memperoleh pendidikan.
Saint-Denis menjadi salah satu titik awal demonstrasi pada akhir September. Kota tersebut memiliki tingkat kemiskinan lebih dari dua kali rata-rata nasional Prancis.
"Protes bukanlah hal baru di sini. Hal itu terjadi setiap awal tahun ajaran. Janji Republik (tentang kesetaraan), khususnya bagi lingkungan kelas pekerja dan juga wilayah pedesaan, tidak dihormati," ujar Bagayoko.
Dia menilai pemerintah Prancis perlu meningkatkan investasi di sektor pendidikan. Bagayoko juga mendorong penerapan pajak yang lebih tinggi terhadap kelompok miliarder.
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu sebelumnya mengatakan pemerintah akan meninjau tuntutan para pelajar dan menyiapkan sejumlah usulan pada akhir Oktober. Namun, pemerintah belum menjelaskan secara rinci langkah yang akan diambil.
Seiring meluasnya demonstrasi, lebih dari 6.000 orang disebut telah ditangkap dan puluhan pelajar mengalami luka-luka.
Kelompok hak asasi manusia dan serikat pekerja menuding aparat menggunakan tindakan kekerasan terhadap pelajar, termasuk tongkat pemukul, gas air mata, dan senjata proyektil yang dikenal sebagai "flashball".
Di sisi lain, pihak berwenang Prancis menyatakan ratusan polisi juga mengalami luka. Pemerintah juga melaporkan adanya sekolah yang dibakar atau dijarah serta serangan terhadap guru dan warga sipil.
Bagayoko Bantah LFI Dalangi Demo Pelajar
Pemerintah Prancis sebelumnya mengisyaratkan adanya peran politisi France Unbowed dalam aksi demonstrasi tersebut. Namun, tudingan itu dibantah Bagayoko.
Menurut dia, anggapan bahwa aksi tersebut digerakkan oleh kepentingan politik justru meremehkan para pelajar yang turun ke jalan untuk menyampaikan keresahan mereka.
Sebagai ayah dari empat anak, Bagayoko mengatakan para pelajar yang berdemonstrasi tersebut bisa saja merupakan anak-anaknya sendiri.
"Siswa-siswa SMA yang turun ke jalan itu bisa saja anak-anak saya sendiri. Sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mendampingi mereka," ujarnya.
Prancis Tanggapi Pernyataan Trump soal Demo Pelajar
Di tengah demonstrasi, pemerintah Prancis juga merespons komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengaitkan aksi tersebut dengan isu migrasi dan Islam.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan Prancis memiliki hak untuk menentukan dan menjelaskan situasinya sendiri.
"Jika kita tidak menulis kisah kita sendiri, orang lain akan menulisnya untuk kita," kata Barrot, seperti dilaporkan BFMTV.
Pernyataan tersebut muncul setelah Trump menyebut demonstrasi di Prancis berkaitan dengan "migrasi massal yang di luar kendali" dan Islam.
Trump menyampaikan klaim tersebut melalui platform Truth Social, tetapi tidak memberikan bukti yang menghubungkan demonstrasi pelajar dengan isu agama maupun migrasi.
Hingga kini, tidak ditemukan kaitan antara tuntutan utama para pelajar dengan isu agama atau identitas. Demonstrasi terutama dipicu persoalan pendidikan, seperti kekurangan guru, buruknya fasilitas sekolah, dan ketimpangan akses pendidikan.
Selain pelajar, aksi tersebut juga melibatkan guru, orang tua, mahasiswa, serta aktivis. Mereka turut memprotes tindakan aparat yang dinilai represif setelah sejumlah pelajar mengalami luka akibat penggunaan proyektil oleh polisi.
