Lambeturah.co.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan kejanggalan dalam pengelolaan pasokan batu bara PT PLN (Persero) yang memicu pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir.
Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan berbagai lembaga strategis, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN M Herindra, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dalam forum energi yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026), Bahlil mengatakan rapat tersebut bertujuan membedah akar persoalan pasokan batu bara yang terjadi di tubuh PLN.
Menurutnya, kondisi yang dihadapi PLN saat ini mengingatkan pada peristiwa serupa yang terjadi pada 2022. Saat itu, pemerintah bahkan sempat melarang ekspor batu bara untuk memastikan kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam negeri tetap terpenuhi.
"Kami ingin mengetahui secara jelas apa persoalan sebenarnya di PLN. Pada 2022 juga pernah terjadi kondisi serupa hingga pemerintah harus mengambil langkah menghentikan ekspor batu bara," ujar Bahlil.
Bahlil kemudian memaparkan sejumlah data yang dinilainya menunjukkan adanya kejanggalan dalam pengelolaan stok batu bara PLN. Berdasarkan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO), kebutuhan batu bara PLN untuk pembangkit listrik mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun.
Sementara itu, pemerintah telah menetapkan penugasan pasokan batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebesar 180 hingga 190 juta metrik ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 160 hingga 170 juta ton telah diverifikasi dan disanggupi oleh perusahaan tambang.
Hingga Juni 2026, kontrak pasokan batu bara yang telah diamankan PLN tercatat mencapai 141 juta metrik ton, meningkat dari sebelumnya 134 juta metrik ton.
Dengan kebutuhan tahunan sebesar 154 juta metrik ton, Bahlil menilai seharusnya pasokan batu bara PLN masih dalam kondisi aman karena kekurangan kebutuhan hanya sekitar 13 juta metrik ton.
Karena itu, ia mempertanyakan alasan terjadinya gangguan pasokan yang berujung pada pemadaman listrik di sejumlah daerah.
Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, pemerintah menemukan bahwa kendala utama terjadi pada pasokan batu bara jenis kalori menengah hingga tinggi, yakni di atas 5.000 kkal per kilogram. Jenis batu bara tersebut digunakan sebagai bahan campuran dalam proses pembakaran di PLTU.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah telah memenuhi kewajiban penyediaan pasokan melalui skema DMO. Namun, aspek teknis pengadaan dan pengelolaan batu bara menjadi tanggung jawab perusahaan.
Pemerintah kini terus melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti terjadinya gangguan pasokan serta mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
