Lambeturah.co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk menjalankan program kompor listrik. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).
Usulan itu disampaikan Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah tengah mendorong diversifikasi energi rumah tangga yang tidak hanya bergantung pada LPG. Selain kompor listrik, pemerintah juga mempertimbangkan pemanfaatan energi alternatif lain seperti compressed natural gas (CNG).
"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar," kata Bahlil.
Ia menjelaskan, program kompor listrik dirancang sebagai salah satu strategi untuk menekan tingginya impor LPG yang selama ini masih menjadi beban negara. Untuk mendukung implementasi program tersebut, Bahlil meminta Komisi XII DPR RI membantu mendata wilayah-wilayah yang membutuhkan kompor listrik agar proses pelaksanaannya dapat berjalan lebih terarah.
"Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi," ujarnya.
Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik pada RAPBN 2027. Anggaran tersebut nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE).
Kedua program tersebut merupakan usulan baru dalam RAPBN 2027. Namun demikian, besaran anggaran yang diajukan masih dapat berubah menyesuaikan kondisi dan kemampuan fiskal pemerintah.
Wacana peralihan dari kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya bukan hal baru. Program serupa pernah digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan program konversi kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang saat itu masih dalam tahap pemulihan pascapandemi Covid-19.
Di sisi lain, dorongan untuk mempercepat penggunaan kompor listrik kembali menguat seiring meningkatnya harga energi global. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai transisi ke kompor listrik dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban subsidi LPG yang sebagian besar masih bergantung pada impor.
Menurut Eddy, Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG nasional, sehingga harga LPG sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.
"Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75 sampai 80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah," ujar Eddy.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah mempercepat elektrifikasi di berbagai sektor, mulai dari transportasi, industri, hingga penggunaan kompor listrik untuk kebutuhan rumah tangga sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
