Lambeturah.co.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran sekaligus usulan penambahan anggaran bagi tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) di Kabinet Merah Putih untuk Tahun Anggaran 2027.
Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa seluruh usulan tambahan anggaran dari para kementerian koordinator disepakati dalam rapat tersebut.
"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini. Setuju?" ujar Said Abdullah saat memimpin rapat.
Pernyataan tersebut langsung mendapat persetujuan dari anggota Banggar yang hadir dalam rapat.
Said kemudian memaparkan rincian pagu indikatif anggaran masing-masing kementerian koordinator untuk tahun 2027. Kemenko Bidang Perekonomian memperoleh pagu sebesar Rp664 miliar. Sementara itu, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mendapatkan Rp304,1 miliar dan Kemenko Bidang Politik dan Keamanan sebesar Rp392,2 miliar.
Selanjutnya, Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memperoleh alokasi anggaran Rp338,8 miliar. Kemenko Bidang Pangan mendapat Rp509,3 miliar, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, serta Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp620,9 miliar.
Menurut Said, penyusunan pagu indikatif tersebut didasarkan pada sejumlah asumsi makro ekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, harga minyak mentah per barel, lifting minyak bumi, lifting gas bumi, hingga target defisit anggaran pemerintah.
Dalam suasana rapat yang santai, Said juga sempat berkelakar terkait proses pembahasan anggaran. Ia menyebut tambahan anggaran justru telah disetujui sebelum pembahasan secara mendalam dilakukan.
"Hebatnya Banggar ini, pokoknya belum dibahas, belum disetujui, tambahannya duluan disetujui. Kita getok dulu ya," katanya.
Rapat tersebut dihadiri seluruh menteri koordinator Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
