Lambeturah.co.id – Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan. Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaannya dalam badan tersebut.
Albanese menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace berpotensi membawa risiko terhadap konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Dalam wawancaranya dengan Reuters di Jakarta pada Kamis (22/10/2026), Albanese mengaku memahami niat baik Indonesia untuk terlibat dalam upaya perdamaian di Gaza. Namun, ia tetap memandang keikutsertaan dalam mekanisme tersebut sebagai sesuatu yang berisiko.
"Saya memahami niat baik (Indonesia). Saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal," ujar Albanese.
Menurut Albanese, salah satu persoalan mendasar dalam Board of Peace adalah besarnya pengaruh Amerika Serikat dan Israel dalam menentukan arah kebijakan, sementara keterwakilan rakyat Palestina dinilai belum mendapatkan ruang yang memadai.
Ia juga mempertanyakan posisi Israel yang turut menjadi bagian dari badan tersebut. Menurutnya, Israel secara hukum tidak seharusnya memiliki peran dalam menentukan masa depan rakyat Palestina.
Albanese menilai keterlibatan Indonesia dalam mekanisme tersebut dapat berisiko mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan Palestina, terutama apabila proses pengambilan keputusan lebih banyak ditentukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam konflik tersebut.
Ia bahkan mengkritik keberadaan sejumlah pejabat Palestina dalam struktur administrasi Gaza. Menurutnya, penunjukan beberapa birokrat belum cukup untuk menjamin keterlibatan substantif rakyat Palestina dalam menentukan masa depan wilayahnya.
"Menamai beberapa birokrat di sana-sini adalah tokenisme," katanya.
Di sisi lain, seorang pejabat Board of Peace membantah anggapan bahwa Palestina tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Pihaknya menyatakan kepemimpinan dan kepemilikan Palestina tetap menjadi bagian utama dari mekanisme yang dibentuk untuk mengawasi pemerintahan sementara dan pemulihan Gaza.
Administrasi sipil Gaza diketahui melibatkan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), yang beranggotakan para profesional Palestina dan dipimpin mantan pejabat Otoritas Palestina, Ali Shaath.
