Selewengkan Dana Bantuan APBD Rp 786 Juta, Kades Tirto Jadi Tersangka
ModLT
Lambeturah.co.id - Kepala Desa Tirto, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, berinisial AM diduga telah melakukan tindak pidana korupsi Bantuan Keuangan (Bankeu) APBD Provinsi Jateng 2020 senilai Rp 786 juta. Tersangka kini mendekam di tahanan Polresta Magelang.
Kapolresta Magelang Kombes Mustofa mengatakan, jika pada tahun 2020 Desa Tirto mendapatkan Bankeu dari APBD Provinsi Jateng sebesar Rp 1 miliar.
Bankeu itu diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik berupa pengaspalan jalan desa. Diduga uang itu digunakan guna kepentingan pribadi diketahui dari hasil audit sebesar Rp 786.200.000.
"Mendasari pada audit PPKN (perhitungan potensi kerugian negara) mengalami kerugian sebesar Rp 786.200.000. Objek atau tindak pidana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar Rp 1 miliar," kata Mustofa dalam konferensi pers di Ruang Media Center Polresta Magelang, pada Selasa (4/6/2024).
"Tersangka saudara AM, pekerjaan Kepala Desa Tirto, Modus operandinya tersangka meminta seluruh uang dari bendahara desa yang digunakan pada kegiatan pengaspalan jalan di Desa Tirto. Telah dilakukan pencairan, kemudian tersangka mengelola langsung uang dan kegiatan tersebut pembayaran ke pihak pelaksana proyek tidak terlaksana (tidak dibayarkan), namun digunakan untuk kepentingan pribadi, Uang sudah diambil tidak dibayarkan kepada pelaksana proyek. Digunakan untuk pribadi Pak Kades atau tersangka," tambahnya.
Ia juga menjelaskan, tersangka dijerat dengan Pasal 2 subsider Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup dan paling lambat adalah 4 tahun. Denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar," ungkapnya.
"Ini merupakan aduan dari masyarakat. Ini APBD tahun 2020, jadi jangan sampai ada pemikiran kepentingan ini, itu. Ini anggaran tahun 2020, sekarang tahun 2024. Cukup panjang peristiwanya, kemudian juga tidak ada iktikad dari tersangka apakah akan mengembalikan atau membayar," Pungkasnya.
