Viral Video Gaya Hidup Mewah Diduga Istri Pejabat KPK

Beredar foto yang menarasikan gaya hidup mewah diduga istri dari Direktur Penyelidikan KPK, Brigadir Jenderal Endar Priantoro, KPK buka suara.

Viral Video Gaya Hidup Mewah Diduga Istri Pejabat KPK
Viral Video Gaya Hidup Mewah Diduga Istri Pejabat KPK

Lambeturah.co.id - Beredar foto yang menarasikan gaya hidup mewah diduga istri dari Direktur Penyelidikan KPK, Brigadir Jenderal Endar Priantoro, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara.

Sebelumnya, video itu viral di Tiktok, dimana didalam video itu menunjukkan beberapa potongan gambar dengan narasi bertuliskan kehidupan mewah istri Endar.

"Gaya hidup mewah istri bintang satu Polri yang bertugas sebagai Direktur Penyelidikan KPK Brigjend Pol Endar Priantoro," Tulisan dalam video yang dikutip dari @perusakhedon, pada Jumat (17/3/2023).

Kemudian, pada foto berikutnya memperlihatkan wanita yang diduga istri Endar dengan latar belakang hamparan pegunungan salju.

"Hidup mewah istri Brigjend Pol Endar Priantoro selalu dibagikan di sosial medianya. Seperti moment saat mereka liburan ke luar negeri," bunyi narasi tersebut.

"Liburan ke luar negeri sewa mobil? Itu bukan gayanya istrinya jendral bro! Sewa helikopter laah!!," Tambahnya lagi.

Tak hanya itu, pada foto lainnya menampil wanita yang dinarasikan menggunakan barang dari merek terkenal dunia. 

Terkait hal itu, Juru Bicara Deputi Pencegahan KPK Ipi Maryati menyatakan jika pihaknya berpegang teduh pada prinsip kesetaraan.

"Prinsip kesetaraan tentu kami pegang. Artinya proses verifikasi, baik itu proses verifikasi administratif maupun substantif tentu juga kami dapat lakukan," ujarnya Ipi di Gedung KPK, Jakarta.

"Yang pertama adalah verifikasi administratif kami berlakukan, untuk seluruh LHKPN itu sudah kami lakukan," sambungnya.

Guna proses pemeriksaan yang bersifat substantif, dipastikan Ipi bakal dilakukan KPK.

"Kapan KPK melakukan pemeriksaan yang sifatnya substantif? Tentu saja ini kami lakukan atas beberapa kebutuhan. Bisa jadi ini karena inisiatif sendiri, atau ada pihak yang meminta untuk kebutuhan tertentu, misalnya kebutuhan pengawasan atau penanganan perkara, tentu kami perlu membuat satu prioritas. Mana yang perlu untuk segera dilakukan terlebih dahulu, mengingat semua itu ya teman-teman, kami menerima tiap tahun tidak kurang dari 380 ribu LHKPN," tandasnya.