KPK Temukan Pengurangan Harga Program MBG, dari Rp 10 Ribu Jadi 8.000
Mod-LT
Lambeturah.co.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto baru-baru ini mengungkapkan hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Setyo menyampaikan adanya informasi mengenai pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," ujar Setyo di gedung KPK, Jakarta, pada Jumat (7/3/2025).
Setyo menekankan pentingnya temuan tersebut disampaikan kepada BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menerima informasi tersebut dengan baik.
"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," jelasnya.
"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," tambahnya.
Setyo juga mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.
"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo.
Ia menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan mendorong keterlibatan masyarakat serta penggunaan teknologi dalam pengawasan.
"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya mengunjungi gedung KPK untuk meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang memiliki anggaran besar.
"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di KPK.
Dadan menambahkan bahwa mereka menerima arahan mengenai tata kelola keuangan yang harus transparan dan melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya.
"(Terima pengarahan) terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan," ujarnya.
