Sindir Kerap Mangkir KPK, Warga Ramai Ongkosi Bupati Sidoarjo ke Jakarta
ModLT
Lambeturah.co.id - Ratusan warga Sidoarjo, Jawa Timur, melakukan kasi demo dan menggalang dana untuk Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, pada Senin (6/5/2024). Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas sikap Muhdlor yang dua kali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jika Muhdlor tidak mampu membeli tiket ke Jakarta, akan kami antar ke sana," kata salah satu orator saat orasi dalam aksi itu.
Tak hanya penggalangan dana, massa dari berbagai elemen masyarakat Sidoarjo juga melakukan penyegelan terhadap pendopo Bupati Sidoarjo. Mereka beranggapan jika pendopo itu adalah milik rakyat dan tidak boleh dimasuki oleh tersangka korupsi.
Ketua Umum Java Corruption Watch, Sigit Imam Basuki, mengatakan jika akan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Muhdlor berjalan dengan baik.
"Kami juga meminta untuk melakukan pengembangan," katanya.
Sebelumnya, KPK sudah melakukan pemanggilan kepada Mudhlor. Namun, ia sudah dua kali tidak memenuhi panggilan KPK, yakni pada 19 April 2024 dan 3 Mei 2024 dengan alasan sakit dan tanpa alasan yang jelas.
Pada 2023 pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp 1,3 triliun. Atas perolehan itu, ASN di BPPD akan memperoleh dana insentif. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati diduga secara sepihak memotong insentif ASN.
Siska menuturkan permintaan pemotongan insentif itu secara lisan kepada para ASN. Dia juga melarang pemotongan dana itu dibahas melalui alat komunikasi. Untuk 2023, Siska diduga berhasil mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sekitar Rp 2,7 miliar.
Sebelum Bupati Sidoarjo, KPK sudah menetapkan Siska Wati dan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang di BPPD.
