Viral Mahasiswa KKN Diusir Warga Gegara Bikin Video Kritik Fasilitas yang Minim

Lambeturah.co.id - Mahasiswa peserta KKN atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Negeri Padang (UNP) diusir warga di kawasan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) viral di media sosial.

Para mahasiswa ini diusir oleh warga lantaran membuat konten tiktok yang berisikan soal kritikan fasilitas kecamatan.

Diduga para mahasiswa yang sebagian besar perempuan ini menyindir fasilitas yang mereka dapatkan dalam melakukan kegiatan wajib tersebut.

“Kalian libur semester? Mana maen. KKN-lah. KKN kalian di mana? Tanahdatar, Limapuluh Kota? Bungus-lah, air gak ada, mandi di Musala. Diusir? Ngontrak bayar pula,” kata para mahasiswa perempuan dalam video itu.

Tak hanya itu, video lainnya juga tampak seorang pria diduga merupakan tokoh masyarakat di desa itu sedang mengumpulkan sejumlah mahasiswa KKN di suatu ruang pertemuan.

“Adik-adik dianggap tidak ada membawa perubahan, sampai nanti ada penyelesaiannya oleh dosen pembimbingnya kepada kami, kepada Bapak Camat dan Lurah. Jadi itu keputusannya, karena untuk mengingat keamanan adik-adik juga di lingkungan, karena pasti ada warga yang membaca (melihat postingan) itu, karena ini bukan masalah adik-adik dengan pemerintah,” kata pria paruh baya yang menggunakan jaket warna merah maroon tersebut.

Sementara itu, Sekretaris UNP, Erianjoni mengatakan seharusnya hal itu tak perlu terjadi. Menurutnya jika ada masalah atau hal lain yang terjadi selama pelaksanaan KKN di lokasi tertentu, mahasiswa harus berkomunikasi dengan dosen pembimbing lapangan (DPL).

"Jadi, ya mereka (warga) tak terima, mereka (mahasiswa KKN) posting di media sosial kekecewaannya karena harapan yang diharapkan tak terjadi. Fasilitas yang mereka harapkan tidak dapat, sementara mereka harus bayar. Barangkali anak KKN ini juga cemburu di daerah lain ada yang tidak bayar," ujarnya.

Ia menyebut setelah video viral itu, pihak UNP bakal berdialog dengan Camat Bungus Teluk Kabung mengenai hal ini.

"Sederhana saja, mereka kebablasan juga bermedia sosial, tentu masyarakat tidak terima. Menyangkut nama daerah tentu sensitif," pungkasnya.