Penasehat Prabowo Sebut Pajak dan Bea Cukai Bakal Dipisahkan dari Kemenkeu, Bentuk Lembaga Baru BPN
ModLT
Lambeturah.co.id - Pemerintahan Prabowo-Gibran bakal membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) guna mendongkrak pendapatan negara, untuk membiayai program-program strategis.
Hal itu disampaikan oleh penasehat ekonomi Prabowo, Burhanuddin Abdullah. Ia mengatakan, dalam BPN nanti bakal tergabung fungsi pemungutan pajak, bea cukai, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Mudah-mudahan, Insya Allah ada menteri penerimaan negara yang urusan pajak dan bea cukai. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," kata Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025, di Jakarta, dikutip pada Kamis (26/9/2024).
"Saya selalu katakan ke presiden terpilih (Prabowo), programnya bagus, tapi apakah doble apa enggak, uangnya ada apa enggak," jadi political will melulu enggak bisa, harus ada capacity to implement," tambahnya.
Ia juga menerangkan, saat ini dari anggaran belanja negara sekitar Rp 3.500 triliun, sebanyak Rp 1.000 triliun dialokasikan untuk belanja utang, lalu Rp 1.400 triliun dialokasikan untuk belanja daerah.
"Kita tinggal punya Rp 1.100 triliun (untuk belanja pemerintah pusat), itu enggak besar, presiden enggak bisa berbuat banyak dengan angka itu," pungkasnya.
