Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Pecat Kepsek SMAN 6 Depok: Langgar Larangan Study Tour

Lambeturah.co.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa ia langsung mengambil tindakan di hari pertama masa jabatannya setelah dilantik oleh Presiden Prabowo.
Dedi mengumumkan pemecatan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok terkait pelaksanaan kegiatan karyawisata (study tour).
"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi," ujar Dedi usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Dedi berkomitmen untuk memperbaiki berbagai masalah yang terjadi di sekolah, termasuk isu pungutan liar (pungli).
Ia telah meminta jajarannya untuk memeriksa sekolah-sekolah yang melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku.
"Nah ini salah satu bagian yang akan kita benahi. Dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," tambah Dedi.
"Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP (Program Indonesia Pintar), pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat," lanjutnya.
Mengenai larangan study tour, Dedi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan beban siswa di wilayah Jawa Barat. Ia telah memikirkan hal ini sejak sebelum dilantik oleh Prabowo.
Dedi mencatat bahwa biaya study tour di SMAN 6 Kota Depok berkisar antara Rp 3,5 juta hingga Rp 5,5 juta per siswa, yang menurutnya terlalu membebani.
"Lebih baik siswa-siswi di Depok belajar di lingkungan mereka sendiri, bukan pergi ke provinsi yang jauh," tegas Dedi.
Ia juga menilai bahwa kegiatan bepergian ke Yogyakarta, Bali, atau daerah jauh lainnya bukanlah study tour, melainkan sekadar piknik.
"Piknik boleh dilakukan, tetapi sebaiknya dilakukan oleh keluarga masing-masing jika mampu, tidak perlu dilembagakan secara formal oleh sekolah," ungkap Dedi.
"Jadi, tidak usah ada study tour, lebih baik gunakan anggaran tersebut untuk kepentingan lain," tutupnya.