Judi Online Dinilai Jadi Ancaman Serius Bagi Kelas Menengah Indonesia
ModLT
Lambeturah.co.id - Fenomena judi online semakin mempercepat penurunan kelas menengah di Indonesia menuju jurang kemiskinan. Tingginya angka partisipasi dalam judi online tidak bisa dipandang sebelah mata.
"Judi online memang masalah serius, menurunnya kelas menengah sejak awal tahun 2024 sudah diprediksi berbagai lembaga riset," ujar Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP) Riko Noviantoro, Kamis (3/10/2024).
Data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa transaksi judi online selama kuartal pertama tahun 2024 mencapai Rp600 triliun.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, juga mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4 juta penduduk yang terlibat dalam judi online, mayoritas dari kelompok usia 30 hingga 50 tahun.
Riko menambahkan bahwa upaya pemberantasan judi online seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Namun, ia mengakui bahwa praktik ini semakin kompleks di era digital, karena sering melibatkan pihak dari negara lain.
Meskipun demikian, dengan komitmen pemerintah yang kuat, aparat penegak hukum seharusnya mampu memberantas judi online.
"Praktek judi online yang berskala global itu artiya pelaku berada di luar negeri yang mencuri atau mendapatkan keuntungan dari uang masyarakat Indonesia," ujarnya.
Kekhawatiran meningkat seiring penurunan kelas menengah, yang dikhawatirkan akan membawa mereka ke strata ekonomi yang lebih rendah. Riko juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat akan bahaya judi online.
"Masyarakat Indonesia, kelas menengah khususnya, sebaiknya menghentikan kebiasaan berjudi online," ujarnya.
Riko juga menyampaikan harapannya kepada Prabowo Subianto, Presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024, untuk merancang strategi ekonomi yang solid. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, yakni:
- Pengendalian belanja negara yang produktif dan penghentian proyek-proyek yang boros.
- Alokasi subsidi yang tepat dan efektif, guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas pasar.
- Pengamanan aset dan kekayaan dalam negeri. Kebocoran kekayaan alam dan aset dalam bentuk apapun harus segera dihentikan.
"Presiden terpilih perlu melakukan strategi nyata dalam menjaga ekonomi," pungkasnya.
