KPK Minta ‘Bantuan’ Netizen Buat Viralkan Harta Tak Wajar Pejabat

Lambeturah.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan media massa dan netizen guna menelusuri dan mengungkap kekayaan tak wajar para pejabat negara.

Hal ini berkaca pada dari kasus harta kekayaan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo tersebut.

"Coba teman-teman wartawan dan netizen kalau itu bisa melacak aset para pejabat penyelenggara negara, kemudian viralkan. Sehingga apa? Banyak yang gerak. Itu kan juga salah satu dorongan supaya pejabat tidak bertindak macam-macam. Kan begitu. Itu sebetulnya dorongnya ke sana," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia juga menyampaikan, adanya ketidaksesuaian harta dan profil gaji serta jabatan pejabat negara dalam LHKPN yang jumlah hartanya sangat besar.

Alexander pun berharap kepada awak media dan masyarakat bisa bekerja sama untuk mengungkap aset-aset milik pejabat negara lainnya.

"Di satu sisi bagus ini kan. Teman-teman wartawan dan netizen banyak mengungkap aset-aset yang bersangkutan. Tapi saya bilang jangan berhenti di yang bersangkutan. Banyak pejabat kita yang berperilaku demikian," ujarnya.

Saat ini, Rafael tengah menjalani klarifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Rabu (1/3/2023).

Rafael menyatakan mempunyai harta sebesar Rp 56,1 miliar di dalam LHKPN yang dianggap tidak wajar tersebut.

Sementara itu, Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membawahi DJP sebelumnya sudah mendatangi KPK untuk membahas klarifikasi harta kekayaan Rafael.

Kekayaan Rafael disorot usai anaknya Mario Dandy Satrio, menjadi tersangka penganiayaan terhadap David.

Gaya hidup Mario lalu menjadi sorotan lantaran selalu memamerkan sejumlah kendaraan mewah, seperti mobil dan sepeda motor besar.