Luhut Soal Coretax: Beri Waktu untuk Berjalan, Jangan Hanya Kritik

Lambeturah.co.id - Pemerintah telah mengoperasikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), sebuah sistem pajak digital baru, sejak awal tahun ini. Namun, implementasi sistem ini menuai berbagai kritik dan keluhan dari masyarakat akibat kendala akses yang dialami.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengimbau masyarakat untuk memberikan kesempatan agar sistem ini berjalan lebih baik. Ia optimistis, jika dioptimalkan, penghimpunan pajak melalui Coretax dapat memberikan kontribusi sebesar 6,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan Rp 1.500 triliun.

"Saya lihat sih kalau kita lakukan dengan baik dan semua sepakat jangan berkelahi begini-gini jangan terus kritik-kritikan dulu, biarkan jalan dulu. Nanti ya kritiknya, karena ini banyak masalah yang harus diselesaikan," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Kebijakan Tunggal untuk Menghindari Tumpang Tindih

Luhut menyoroti masalah tumpang tindih kebijakan yang sering terjadi di pemerintahan Indonesia. Menurutnya, kebijakan tunggal yang spesifik untuk satu tujuan harus diterapkan guna mengurangi konflik dan masalah administratif.

Hal ini juga telah ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai usulan perbaikan kebijakan di Indonesia.

Ia menambahkan, digitalisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, termasuk melalui implementasi Coretax.

Pemerintah juga akan mempelajari pengalaman India dalam menjalankan digitalisasi untuk meminimalkan kesalahan selama proses implementasi.

"Kita akan belajar pengalaman dari India. Walaupun kita sudah banyak paham juga, tapi lesson and learn dari India kita perlu lakukan untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan kita membuat kesalahan," ujar Luhut.

Coretax Sebagai Pilar Optimalisasi Digitalisasi

Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto, juga menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Coretax. Ia percaya sistem ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

"Kalau masih ada kekurangan sana sini saya kira wajar ini sistemnya baru diimplementasikan. Tapi kami percaya di Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak akan bekerja keras untuk meng-improve sistemnya supaya bisa berjalan dengan baik," ujar Seto dalam kesempatan yang sama.

Seto menjelaskan bahwa Coretax adalah salah satu komponen utama dalam pilar digitalisasi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara.

Selain Coretax, ada Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) yang fokus pada pendapatan negara bukan pajak dari sektor tambang.

"SIMBARA ini terkait dengan pendapatan negara bukan pajak dari sektor tambang, terutama royalty. Jadi ini adalah dua komponen utama, di dalam pilar optimalisasi pendapatan negara, jadi kalau kita bicara pajak dalam konteks digitalisasi, ini sebenarnya hanya salah satu pilar saja," katanya.

Kendala Coretax dan Respons Pemerintah

Keluhan terhadap sistem Coretax, terutama masalah akses, banyak disampaikan masyarakat melalui media sosial. 

"Coretax kapan beres nya sih ini.. mau upload dokumen sertel terjadi kesalahan terus mohon bantuannya dong min apa yang menjadi kendala saya? @kring_pajak," tulisnya.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, mengakui bahwa tantangan akses tidak hanya dialami masyarakat, tetapi juga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

"Hari keenam implementasi Coretax, hari ke hari kami mencoba mengikuti apa yang terjadi keluhan masyarakat, bukan hanya masyarakat, karena pengguna Coretax kami dan juga stakeholder. Jadi, hari ke hari kami terus memonitor, memantau dan menyelesaikan permasalahan yang muncul pada waktu interaksi para pelaku dengan sistem yang kami coba luncurkan Januari kemarin," kata Suryo dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (6/1/2024).

Ia menjelaskan beberapa kendala utama, termasuk tingginya volume akses ke sistem. Selain itu, infrastruktur, terutama jaringan telekomunikasi dari vendor, juga berpengaruh besar terhadap kinerja sistem.