Duh! MenPANRB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Hanya Buat Rapat Seminar dan Studi Banding

Lambeturah.co.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kembali meluapkan kejengkelannya terkait beberapa program untuk pengentasan kemiskinan di kementerian atau lembaga yang tidak berdampak.

Menurutnya, beberapa program untuk penanganan kemiskinan yang selama ini ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan percepatan pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. 

Akibatnya, anggaran yang telah disediakan pemerintah hanya habis begitu saja tanpa adanya dampak yang jelas.

"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga tapi ini tidak inline dengan target prioritas Pak Presiden karena K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas dalam acara sosialisasi di Hotel Grand Sahid Jaya dikutip, pada Senin (30/1/2023).

"Kalau tidak ke depan ini akan berulang terus. Programnya kemiskinan tapi terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan Bapak Presiden dan banyak untuk program-program yang terkait studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tambahnya.

Dengan demikian, kemampuan kementerian dan lembaga atau pemerintah di daerah untuk mengentaskan kemiskinan dimasukkan ke dalam komponen penilaian Reformas Birokrasi (RB) Tematik. 

"Maka tata kelolanya ini lah yang kita pelototin bukan bantuannya. Perbaikan proses binsisnya, perbaikan datanya bagaimana, perbaikan regulasinya bagaimana, kebijakannya bagaimana, formulasi program bagaimana, kegiatannya bagiamana, segingga lebih tepat sasaran dengan penyediaan dukungan teknologi," ujarnya.

Perihal anggaran Rp 500 triliun yang habis percuma begitu saja untuk program rapat dan seminar kemiskinan itu juga pernah dia ungkapkan Anas beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan, jika program penanganan kemiskinan selama ini yang sudah menghabiskan anggaran Rp 500 triliun, hanya berhasil menurunkan tingkat kemiskinan 0,6%.

"Bapak Presiden kan punya prioritas, salah satunya penurunan angka kemiskinan. Tapi ini anggaran hampir Rp 500 triliunan, kemarin kemiskinan yang ditargetkan Bapak Presiden ini masih mampu menurunkan hanya 0,6%," ungkapnya.

"Karena kita lihat tata kelola anggarannya tidak fokus langsung bagaimana anggarannya menurunkan kemiskinan. Sebagian masih sibuk diperjalanan dinas, studi banding kemiskinan, seminar kemiskinan," sambungnya lagi.

Anas pun menegaskan, pemerintah bakal melarang pengadaan program sejenis itu.

"Ini ke depan tentu tidak boleh lagi seminar di hotel tentang kemiskinan, anggarannya kalau perlu fokus ke tempat itu, termasuk grant-grant, anggaran bantuan dari pemerintah, kita berharap ke depan tata kelolanya kita perbaiki sehingga dampak dari bantuan dan penanganan kemiskinan ini bisa jauh lebih terukur dan lebih besar hasilnya," pungkasnya.