Pupuk Subsidi Tak Sampai ke Daerah, Mentan Amran Desak PT Pupuk Indonesia Copot Manajer
ModLT
Lambeturah.co.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendesak agar manajer PT Pupuk Indonesia dicopot dari jabatannya, menyusul laporan mengenai banyaknya pupuk bersubsidi yang belum sampai ke daerah-daerah yang membutuhkan.
Permintaan tegas ini disampaikan langsung oleh Amran kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rachmat Pribadi, dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih di Lapangan Kementerian Pertanian, pada Rabu (6/11).
"Pak Dirut, tolong managernya dicopot deh. Ini perintah! Copot! Cek masing-masing (pupuk bersubsidi) yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah. Nggak boleh ditawar," tegas Amran
Rachmat Pribadi yang turut hadir dalam acara tersebut langsung merespons instruksi Mentan Amran dengan jawaban singkat,
"Siap," jawab Rachmat.
Instruksi ini dilontarkan Amran setelah menerima aduan dari sejumlah Kepala Desa yang mengeluhkan keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi ke wilayah mereka.
Amran mengungkapkan bahwa pihaknya sudah merancang program distribusi sejak Januari 2024. Namun, pelaksanaannya terhambat karena beberapa daerah belum memperoleh tanda tangan persetujuan dari bupati setempat.
“Kami kirim pupuk itu sejak Januari, pas keputusan. Januari, sekarang sudah bulan 11 tapi ini tidak sampai. Tambahan 100 persen, tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan pupuknya, tidak ada. Padahal pupuk numpuk, coba bayangkan pak. Birokrasi kita satu tahun tapi pupuk belum sampai di lapangan,” jelasnya.
Amran kemudian memastikan langsung kondisi distribusi tersebut kepada seorang kepala desa yang hadir dalam acara itu.
“Sudah ada belum? Sudah sampai pupuk belum?,” tanya Amran.
“Belum Jawa Timur, Bapak,” jawab seorang kades yang datang di acara tersebut.
Amran pun menyayangkan kondisi ini, mengingat wilayah Jawa saja masih kesulitan menerima pupuk bersubsidi, apalagi wilayah-wilayah lain seperti Papua dan Aceh.
“Ini Jawa, bagaimana Papua, bagaimana Aceh,” tegasnya.
Lebih lanjut, Amran menekankan agar distribusi pupuk tidak boleh dipolitisasi, meskipun bupati setempat sedang dalam masa pemilihan kepala daerah (pilkada).
Distribusi pupuk, menurutnya, adalah kebutuhan mendesak bagi rakyat kecil yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik.
“Bupatinya (di kabupaten Jawa Timur) proses pilkada, inilah dampaknya. Pupuk ini tidak boleh dipolitisasi, ini kepentingan rakyat kecil,” pungkas Amran.
