DPR Kritik Pemerintah Soal Rencana Ekspor Beras ke China Disaat Krisis Pangan Dunia

DPR Kritik Pemerintah Soal Rencana Ekspor Beras ke China Disaat Krisis Pangan Dunia
DPR Kritik Pemerintah Soal Rencana Ekspor Beras ke China Disaat Krisis Pangan Dunia

Lambeturah.co.id - Pemerintah rencana akan melakukan ekspor beras ke China sebab adanya permintaan kepada Indonesia. Namun, Komisi IV DPR mengkritik lantaran masih dalam situasi krisis pangan dunia. 

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, China secara tertulis meminta impor beras dari Indonesia sebanyak 2,5 juta ton. Namun, Kementan akan memastikan terlebih dahulu pasokan untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri.

"Arahan pimpinan maksimal untuk amankan dalam negeri, nanti ekspor maksimal angkanya seratusan ribu ton saja. Itu gambaran yang kami dapatkan," kata Suwandi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komis IV DPR, beberapa waktu lalu.

Suwandi melanjutkan, sampai Juni 2022, total panen padi mencapai 6,2 juta hektare (ha) dengan proyeksi produksi 32 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut setara dengan 18,73 juta ton beras.

Kementan juga menargetkan, tahun ini produksi padi sebanyak 55 juta ton. Target itu ditempuh, untuk meningkatkan produktivitas padi di atas 6 ton per ha. Sebab selama ini, rata-rata produktivitas padi nasional masih pada kisaran 5 ton per ha.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR, Sudin, mengkritik rencana Kementan tersebut. Lantaran, langkah ekspor beras dapat membuat persediaan nasional rentan di tengah adanya krisis pangan dunia dan proteksionisme komoditas oleh sejumlah negara produsen pangan.

"Presiden sudah katakan ada krisis pangan dunia. Kenaikan harga pangan di seluruh dunia minimal 15 persen. Bagaimana negara mau ekspor? Data (produksi) 55 juta ton saja belum tentu valid," tegasnya.

"Jangan main-main dengan masalah pangan. Masalah pangan masalah nasional," sambungnya.

Dia juga mengkritik pernyataan dari Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang sebelumnya menyebut harga beras di Indonesia lebih murah dari Singapura. 

Karena Kementerian Perdagangan bukan menjadi mitra Komisi IV, Ia tetap mengungkapkan, membandingkan harga beras di Indonesia dan Singapura jelas salah.

Lantas, terdapat perbedaan pendapatan per kapita antara kedua negara. Pendapatan masyarakat Singapura lebih tinggi sehingga wajar bila harga beras di sana lebih tinggi dari Indonesia.

"Ini yang kadang-kadang memberikan statement tidak berpikir. Pendapat per kapita beda ya pasti beda harga lah. Jangan bandingkan. Jumlah kemiskinan kita berapa, mereka berapa," tegasnya.