Kominfo Heran Adanya Angka Dugaan Kebocoran Data 337 Juta Dukcapil, Padahal Penduduk Cuma 277 Juta
Sebab, dugaan angka kebocoran data Dukcapil sebanyak 377 juta tak sesuai dengan total jumlah penduduk di Indonesia hanya 277 juta.
ModLT
Lambeturah.co.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan jika dirinya merasa heran perihal kasus kebocoran data pribadi 337 juta penduduk yang diduga berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebab, dugaan angka kebocoran data Dukcapil sebanyak 377 juta tak sesuai dengan total jumlah penduduk di Indonesia hanya 277 juta.
"Ini bocornya yang mana? Kalau bocornya bilang 333 juta (337 juta: red), lah Nomor Induk Kependudukan (NIK) kita paling 200 juta. Masa bocor 333 juta?" Ujarnya saat konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/7/2023).
Artikel terkait Sebanyak 337 Juta Data Dukcapil Kemendagri Diduga Bocor
"Penduduk kita 277 juta, berarti kan ada 277 juta NIK. Kok bocor 333 (juta)?Memang ada hantunya kita, punya NIK? Itu saja enggak masuk akal. Masa jumlah penduduk dengan NIK, lebih banyak NIK yang bocor?" Tambahnya.
Tak hanya itu, ia pun menjelaskan terkait penggunaan data pribadi yang banyak dipakai para lembaga serta instansi di Indonesia.
"Jadi banyak instansi di indonesia ini yang mengumpulkan data pribadi. Telekomunikasi mau bikin SIM card, langganan prabayar, mengumpulkan data pribadi. Sekolah? (perlu) data pribadi. Rumah sakit? kita mau jadi member kan data pribadi kita diambil," ungkapnya.
Dia menuturkan semua instansi dan lembaga yang mengumpulkan data pribadi juga harus bertanggung jawab jika ada kebocoran data.
"Jadi semua instansi yang mengumpulkan data pribadi dia juga punya tanggung jawab dong," tegasnya.
Ia juga mengimbau agar dapat menjaga data pribadi konsumen. Sebagai contoh dengan cara membangun sistem, yang nantinya kebocoran data bisa dicegah.
"Karena itulah kami dari Kominfo meminta kepada seluruh instansi atau lembaga yang mengumpulkan data pribadi untuk menjaganya. Jadi perlu dibangun sebuah sistem, sehingga kebocoran data itu tidak terjadi," imbuhnya.
"Karena itulah kami dari Kominfo meminta kepada seluruh instansi atau lembaga yang mengumpulkan data pribadi untuk menjaganya. Jadi perlu dibangun sebuah sistem, sehingga kebocoran data itu tidak terjadi," tandasnya.
