Pemerintah Sediakan Rusun Buat Eks Pengemis-Gelandangan, Tarif Rp 10.000/Bulan
Kementerian PUPR berkerjasama dengan Kemensos dalam pembangunan rusun untuk MBR di Kota Bekasi, Jawa Barat.
ModLT
Lambeturah.co.id - Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kerjasama dengan Kementerian Sosial dalam pembangunan rumah susun (rusun) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Salah satu tower rusun yang dibangun di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Rusun itu dibangun oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan perumahan (BP2P) Jawa II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2021.
Diketahui biaya sewanya sangat terjangkau yaitu Rp 10.000 per bulan.
"Rusun tersebut dibangun sebanyak satu tower setinggi lima lantai dan memiliki hunian tipe 24 MBR khusus sebanyak 93 unit yakni 88 unit reguler dan 5 unit difabel dengan kapasitas hunian sebanyak 362 orang. Kami juga melengkapi Rusun ini dengan meubelair yang terdiri dari meja, kursi, lemari, dan tempat tidur susun di setiap huniannya. Total nilai anggarannya sebesar Rp 34,5 miliar," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (14/2/2023).
"Kami siap mendukung Kementerian Sosial untuk membantu MBR memiliki hunian layak dan terjangkau," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan jika pembangunan rusun tersebut merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah kepada MBR untuk masyarakat bisa memiliki hunian yang layak.
"Kami siap mengelola Rusun ini dan nantinya masyarakat yang terdata akan dikenakan biaya sewa untuk tinggal di Rusun tersebut hanya Rp 10.000 per bulan. Saat ini sebanyak 93 kepala keluarga telah terdata untuk tinggal di rusun tersebut dan diharapkan mereka bisa berusaha untuk dapat meningkatkan perekonomiannya," ujarnya.
Dalam prosesi peresmian Rusun yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini dan pemotongan pita didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, dan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto.
